Jakarta — Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memasuki tahap penting. Pemerintah kini mengarahkan perhatian pada mutu pengelolaan, kesinambungan pasokan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pada 13 Oktober 2026, pemerintah memantau 107 KDKMP yang telah beroperasi di sejumlah daerah. Sementara itu, di Jawa Tengah, 5.427 dari 8.523 koperasi telah beroperasi per 12 Oktober.
Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menilai generasi muda dapat menjadi penggerak utama koperasi berbasis potensi desa.
“KDKMP adalah lokomotif ekonomi berbadan usaha koperasi yang kepemilikannya milik desa. Saya sangat berharap KDKMP ini menjadi ruang lokomotif ekonomi di desa dan penggeraknya adalah anak-anak muda,” kata Farida.
Ia juga mendorong organisasi kepemudaan mempercepat aktivasi koperasi.
“Kita berharap jaringan KNPI sampai desa menjadi penggeraknya, motornya, untuk pergerakan aktivasi Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.
Farida berharap pemuda turut memetakan komoditas unggulan dan membuka pasar bagi produk lokal.
Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan Daerah Martayadi Tajuddin berpandangan KDKMP perlu dilihat sebagai ekosistem ekonomi, bukan sebatas unit simpan pinjam.
“KDMP tidak dirancang sebagai koperasi kredit. Ia adalah ekosistem infrastruktur ekonomi,” tulis Martayadi.
Ia menekankan orientasi program pada kegiatan produktif masyarakat.
“Ini bukan bansos, melainkan modal produktif,” tegasnya.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota menyampaikan bahwa pembangunan fisik koperasi telah mencapai skala besar.
“Ada 26.661 koperasi desa/kelurahan merah putih yang sudah selesai 100 persen,” ujar Joao.
Ia juga memaparkan transaksi dari koperasi yang lebih dahulu beroperasi.
“Per Mei 2026 seperti di Jawa Timur ada 1.081 koperasi seperti yang diresmikan Presiden. Sekarang transaksi hari ini Rp31 miliar dari 1.081 kopdes,” jelasnya.
Perkembangan tersebut perlu diikuti pengawasan dan peningkatan layanan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengingatkan pentingnya pasokan yang terjaga.
“KDKMP diharapkan dapat memudahkan masyarakat memperoleh bapok dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi perlu terus dijaga agar masyarakat dapat mengakses barang dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan turut menekankan pentingnya pengelolaan profesional.
“Kita perlu memastikan kebutuhan warga dapat terpenuhi, barang bersubsidi tersalurkan sesuai ketentuan, dan pengelolaan koperasi berjalan baik,” kata Zulkifli.
Dengan pengelolaan transparan, pasokan berkelanjutan, serta keterlibatan pemuda dan pelaku usaha lokal, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi simpul ekonomi desa yang memperkuat usaha rakyat dan mendorong pemerataan kesejahteraan.***