Oleh : Rivka Mayangsari*) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tengah menjadi perhatian publik dan kalangan hukum di Indonesia. Upaya pembaharuan KUHAP
RUU KUHAP sebagai Terobosan Menuju Keadilan Restoratif
Oleh : Andhika Utama)* Reformasi sistem hukum pidana nasional kembali menemukan momentumnya melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang kini
Mitigasi Fiskal Pemerintah Bentuk Kesiapan Hadapi Dampak Konflik Timur Tengah
JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan bagaimana kesiapan yang matang dalam menghadapi munculnya dampak negatif dari adanya konflik di
Imbas Konflik Timur Tengah, Pemerintah Galakkan Mitigasi Ekonomi
JAKARTA — Konflik terbuka antara Iran dan Israel terus saja menimbulkan kekhawatiran bahkan terhadap bagaimana berjalannya stabilitas ekonomi global, termasuk di Indonesia. Dalam menghadapi
Hadapi Konflik Timur Tengah, Pemerintah Fokuskan Mitigasi RAPBN 2026
Oleh: Agus Soepomo)* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus bergerak dengan cepat dalam menyiapkan berbagai upaya mitigasi untuk menghadapi adanya risiko ekonomi
Prediksi Pemerintah Soal Konflik Timur Tengah Tepat, Mitigasi Fiskal Cepat Dilakukan
Oleh: Bagus Pratama)* Prediksi yang sudah dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait terjadinya eskalasi konflik di negara Timur Tengah ternyata
Pemerintah Pastikan Lakukan Pengawasan Ketat Terhadap PSU
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) melalui pengawasan ketat dan penguatan koordinasi dengan berbagai
KPU Pastikan Hanya Tersisa Lima PSU yang Akan Digelar Bulan Agustus
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan hanya tersisa lima pemungutan suara ulang (PSU) yang akan digelar pada Agustus 2025. Hingga akhir Mei, sebanyak
Pemerintah Konsisten Kawal Demokrasi Lewat PSU
Oleh: Fiki Wijaya )* Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Serentak 2024 merupakan langkah korektif yang penting untuk menjaga kepercayaan
PSU Jadi Bukti Pemerintah Tak Toleransi Kecurangan Pilkada
Oleh: Lily Rahmadania )* Pemerintah menegaskan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 bukan sekadar pengulangan proses, melainkan bentuk koreksi atas penyimpangan yang telah