JAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah memastikan rencana penyesuaian iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mulai diberlakukan pada 2026 mendatang.
BERITA TERBARU
Penyesuaian Iuran BPJS Kesehtan Disesuaikan dengan Daya Beli Masyarakat
Jakarta Pemerintah berencana menyesuaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 2026. Rencana tersebut sudah tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Judi Daring Lewat E-Wallet Dibidik PPATK, VPN Diatur Ketat
Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memblokir dompet digital yang terindikasi terhubung dengan judi daring. Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi
Mendukung Langkah Tegas Pemerintah Kejar Buron e-KTP Paulus Tannos hingga OTT Wamenaker
Oleh: Fajar Dwi Santoso Pemerintah kembali menunjukkan bagaimana ketegasannya dalam menegakkan hukum di Indonesia, khususnya menangani kasus korupsi. Hal tersebut telah ditunjukkan melalui dua
KPK Tegaskan Komitmen Antikorupsi Lewat OTT dan Perjanjian Ekstradisi
Oleh : Maya Sasmita )* Pemerintah kembali menunjukkan taringnya. Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel menegaskan bahwa tidak
OTT Wamenaker dan Ekstradisi Paulus Tannos Tegaskan Komitmen Antikorupsi Pemerintah
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai instansi pemerintah terus menunjukkan berbagai macam langkah yang tegas dalam pemberantasan korupsi dengan membuktikan bahwa tidak ada
Pemerintah Kejar Paulus Tannos hingga OTT Wamenaker, Bukti Berantas Korupsi Tanpa Pandang Bulu
JAKARTA Pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menunjukkan ketegasan dalam menegakkan hukum dengan menindak kasus korupsi tanpa pandang bulu. Lembaga antirasuah itu
Presiden Prabowo di Garis Terdepan Pemberantasan Korupsi
Oleh : Maya Sasmita )* Pemberantasan korupsi kembali ditegaskan sebagai salah satu agenda strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini menjadi
Kenaikan PBB di Sejumlah Daerah Bukan Dampak Kebijakan Pemerintah Pusat
Oleh: Effendy Satria )* Ketegangan politik lokal di Kabupaten Pati meningkat setelah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diumumkan oleh
Pemerintah Pastikan Kebijakan Pajak Daerah Tidak Dipengaruhi Anggaran Pusat
Oleh: Nindya Putri )* Pemerintah pusat menegaskan bahwa polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Pati,









