Jakarta — Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penguatan investasi swasta dan kepastian hukum dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Penyederhanaan perizinan, stabilitas ekonomi, dan perbaikan iklim usaha diperlukan agar capaian pembangunan menjadi fondasi pertumbuhan berkelanjutan.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mochammad Firman Hidayat, dalam sebuah dialog di stasiun televisi swasta, mengatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global, termasuk tekanan perdagangan internasional dan kenaikan harga energi. Pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, inflasi yang relatif terkendali, serta penurunan tingkat pengangguran menjadi sejumlah indikator ketahanan ekonomi nasional selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Indonesia tetap bisa resilien di tengah tantangan global yang saat ini benar-benar tidak mudah. Ini merupakan capaian yang baik di tengah ketidakpastian yang tinggi,” ujar Firman.
Menurut Firman, tantangan berikutnya adalah mempertahankan momentum pertumbuhan melalui peningkatan kontribusi sektor swasta. Di tengah komitmen pemerintah menjaga disiplin fiskal dan meningkatkan efisiensi anggaran, investasi swasta diperlukan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Karena itu, deregulasi dan penyederhanaan perizinan perlu diperkuat. Penerapan sistem Online Single Submission (OSS), termasuk mekanisme fiktif positif dan standar waktu pelayanan sesuai ketentuan, diharapkan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
“Yang paling penting untuk meningkatkan peran swasta adalah memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan investor,” tegas Firman.
Sejalan dengan pandangan tersebut, Pengamat Ekonomi INDEF, Abra Tallatof, menilai investasi swasta menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Dalam dialog tersebut, Abra menyebut investasi swasta tumbuh 6,8 persen pada kuartal II. Kinerja ini menjadi modal untuk mendorong pertumbuhan pada periode berikutnya.
“Dari dukungan investasi swasta, pertumbuhannya cukup tinggi, 6,8 persen pada kuartal II kemarin,” ujar Abra.
Abra menambahkan, pengendalian harga pangan dan energi tetap diperlukan agar capaian pembangunan selama dua tahun pemerintahan dapat dirasakan masyarakat. Stabilitas harga juga penting untuk menjaga daya beli sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas usaha.
Sementara itu, Adi Prayitno, Pengamat Politik, menilai keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur melalui pertumbuhan makro, tetapi juga pemerataan manfaatnya. Peningkatan investasi diharapkan membuka kesempatan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan terbesarnya tentu pertumbuhan ekonomi itu terdistribusi cukup merata di berbagai kalangan,” pungkas Adi.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, kepastian hukum, peningkatan investasi swasta, dan pemerataan hasil pembangunan terus menjadi agenda penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi serta memperkuat fondasi pembangunan nasional berkelanjutan. (*)